Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebuah Pilihan Pahit: Alasan, Konsekuensi, dan Perspektif dari Berbagai Aspek

19 May 202515 May 2025 admin

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu fenomena kompleks dalam dunia ketenagakerjaan yang seringkali diasosiasikan dengan krisis atau kegagalan bisnis. Namun, PHK tidak selalu terjadi karena kebangkrutan atau ketidakmampuan finansial. Dalam beberapa kasus, PHK adalah keputusan strategis perusahaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis di tengah perubahan lingkungan, kebutuhan efisiensi, atau perkembangan teknologi. Artikel ini akan menguraikan alasan dan konsekuensi PHK dari perspektif bisnis, hukum, dan sosial, sekaligus membahas bagaimana PHK dapat menjadi bagian dari restrukturisasi operasional dan transformasi organisasi, dengan berbagai dampak risiko yang menanti, seperti risiko kehilangan talenta baik dan erosi reputasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu pertimbangan yang komprehensif untuk meramu solusi yang seimbang antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab sosial, supaya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. (Widiyas Hidhayanto, 2025)

Alasan PHK dari Perspektif Bisnis

PHK bisa jadi merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan dan efisiensi bisnis. Diahapkan pada pilihan antara status quo namun keberlanjutan terancam punah, atau efisiensi merampingkan diri untuk menjaga keberlanjutan. PHK menjadi suatu keputusan yang dipilih, bila ditinjau dari perspektif bisnis pada umumnya karena beberapa alasan, antara lain restrukturisasi dan efisiensi operasional, transformasi digital dan otomatisasi, optimalisasi biaya operasional, penyesuaian pasar dan permintaan, atau pengalihan fokus bisnis.

Restrukturisasi dan Efisiensi Operasional. Perusahaan melakukan perampingan organisasi untuk mengurangi struktur manajerial yang kompleks. Ini bertujuan untuk menciptakan alur komunikasi dan keputusan yang lebih cepat dan efektif.
Transformasi Digital dan Otomatisasi. Teknologi baru seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan menggantikan pekerjaan manusia, terutama pada tugas-tugas yang bersifat repetitif dan administratif. PHK dalam konteks ini merupakan upaya adaptasi perusahaan menghadapi era digital.
Optimalisasi Biaya Operasional. Pengurangan tenaga kerja dapat mengurangi beban biaya jangka panjang seperti gaji, tunjangan, dan pensiun. Sebagai alternatif, beberapa perusahaan mengubah karyawan tetap menjadi mitra kerja melalui kontrak Business-to-Business (B2B) atau kemitraan individu.
Penyesuaian Pasar dan Permintaan. Perubahan tren pasar, permintaan konsumen, dan regulasi dapat memaksa perusahaan untuk mengubah strategi operasional, termasuk mengurangi tenaga kerja.
Pengalihan Fokus Bisnis. Perusahaan yang mengubah fokus atau keluar dari sektor tertentu seringkali melakukan PHK karena tidak lagi memerlukan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sama.

Konsekuensi PHK dari Aspek Bisnis, Hukum, dan Sosial

Aspek Bisnis

Konsekuensi PHK dari aspek bisnis antara lain terjadi efisiensi jangka pendek, risiko kehilangan talenta dan reputasi, serta kerumitan implementasi restrukturisasi. Pengurangan tenaga kerja memberikan efisiensi jangka pendek, karena akan menghasilkan pengurangan beban operasional, sehingga perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangan dalam jangka pendek. Namun bila PHK tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan konsekuensi negatif berupa potensi risiko kehilangan talenta dan reputasi, risiko menurunkan moral karyawan yang tersisa, dan menyebabkan perusahaan kehilangan talenta berharga. Selain itu, kerumitan implementasi juga menjadi konsekuensi yang harus dihadapi dengan manajemen perubahan yang efektif agar tidak mengganggu produktivtas.

Aspek Hukum

Setidaknya ada tiga kosekuensi dari aspek hukum, yaitu terkait hak dan perlindungan hukum bagi karyawan, risiko sengketa dan litigasi, serta regulasi kemitraan dan outsourcing. Terkait hak dan perlindungan hukum bagi karyawan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, PHK harus dilakukan sesuai prosedur dan persetujuan dengan lembaga terkait, dan perusahaan wajib memberikan pesangon dan hak-hak karyawan. Dalam hal risiko sengketa dan litigasi, bahwa PHK yang tidak sesuai prosedur berisiko menimbulkan sengketa hukum, sehingga dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi bagi perusahaan. Selain itu, apabila perusahaan beralih dari skema mempekerjakan karyawan ke skema kemitraan B2B atau skema outsourcing, makan aspek kontraktual harus memenuhi regulasi yang berlaku untuk menghindari risiko pelanggaran hukum. Pergeseran ke arah kemitraan atau outsourcing menimbulkan tantangan sosial terkait keamanan kerja dan manfaat jangka panjang, seperti jaminan pensiun dan kesehatan.

Aspek Sosial

Terdapat tiga hal penting yang bisa dilihat sebagai potensi konsekuensi aspek sosial dari PHK, yaitu dampak pada karyawan dan keluarga, pengangguran dan ketidakpastian ekonomi, serta tantangan sosial akibat perubahan pola kerja. Dampak pada karyawan dan keluarga, bahwa PHK dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti stres dan depresi, baik bagi karyawan yang terkena dampak maupun keluarganya. PHK juga menimbulkan konsekuensi seperti pengangguran dan ketidakpastian ekonomi, dimana gelombang PHK massal dapat meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk kondisi sosial ekonomi di masyarakat.
.

PHK sebagai Pilihan Pahit dalam Restrukturisasi dan Transformasi

PHK bukan hanya hasil dari kegagalan bisnis, tetapi sering kali merupakan pilihan strategis untuk menavigasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam konteks transformasi digital, banyak perusahaan mengganti peran manusia dengan mesin dan algoritma. Selain itu, perubahan pola kerja dengan beralih ke skema kemitraan atau outsourcing memungkinkan perusahaan mengurangi beban tanggungan jangka panjang terhadap karyawan. Perusahaan yang memutuskan untuk menggunakan skema B2B dan kemitraan menghadapi tantangan baru, seperti: kompleksitas kontrak kemitraan, ketergantuangan pada mitra eksternal, dan perubahan budaya kerja.

Kompleksitas Kontrak Kemitraan – Hubungan dengan mitra perlu dikelola dengan cermat agar tidak merugikan kedua belah pihak.
Ketergantungan pada Mitra Eksternal – Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menjadi sangat tergantung pada mitra eksternal, yang mengandung beragam risiko jika tidak ada kontrol yang baik.
Perubahan Budaya Kerja – Pengalihan beban SDM ke skema kemitraan dapat mempengaruhi budaya kerja internal dan relasi dengan karyawan tersisa.

Kesimpulan

PHK adalah keputusan sulit yang diambil perusahaan bukan hanya karena kondisi finansial buruk, tetapi juga sebagai bagian dari strategi adaptasi dan restrukturisasi bisnis. Meskipun PHK dapat membantu perusahaan bertahan dan bertransformasi, keputusan ini membawa konsekuensi signifikan pada aspek bisnis, hukum, dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merencanakan dan mengelola proses PHK secara bijak dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan. Kebijakan PHK yang baik tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial dan memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dengan memahami alasan dan dampak PHK secara komprehensif, perusahaan dapat menemukan solusi yang seimbang antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab sosial, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah.

Widiyas Hidhayanto
widiyas_hid@yahoo.com
Principal Consultant WIDINA management
Strategy, Costing, Finance, Accounting, Operation, Kaizen-Lean, Marketing, Information System

NEXT EVENTS

Leave a Reply Cancel reply